PBB: Bukti Menunjukkan Penjajah Israel lakukan Kejahatan Kemanusiaan di Gaza

Spirit of Aqsa – Yerussalem | Sebuah laporan PBB merilis bukti yang menunjukkan bahwa penjajah Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam menanggapi aksi damai pada tahun 2018 di Gaza. Hal tampak ketika penembak jitu penjajah Israel menargetkan anak-anak, petugas medis dan jurnalis.

Santiago Canton, ketua Komisi Penyelidikan Independen PBB tentang protes di Wilayah Pendudukan Palestina, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (28/02/2019) bahwa “tentara penjajah Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional . Beberapa dari pelanggaran itu mungkin merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Penyelidikan, yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, menyelidiki kemungkinan pelanggaran sejak awal protes pada 30 Maret 2018, hingga 31 Desember. “Lebih dari 6.000 demonstran tidak bersenjata ditembak oleh penembak jitu militer, minggu demi minggu di lokasi-lokasi protes,” katanya.

“Komisi menemukan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa penembak jitu penjajah Israel menembak wartawan, petugas medis, anak-anak dan penyandang cacat, dan diketahui bahwa mereka jelas dikenali.”

Para penyelidik menyebutkan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa pasukan penjajah Israel membunuh dan melukai orang-orang Palestina “yang tidak secara langsung berpartisipasi dalam permusuhan, atau menimbulkan ancaman yang akan terjadi.”

Tim PBB juga menolak klaim oleh penjajah Israel bahwa protes itu bertujuan untuk menyembunyikan aksi terorisme.

“Demonstrasi itu bersifat sipil, dengan tujuan politik yang dinyatakan dengan jelas,” kata pernyataan itu.

“Meskipun ada beberapa tindakan kekerasan yang signifikan, Komisi menemukan bahwa demonstrasi itu bukan merupakan pertempuran atau kampanye militer.”

Komisi itu mengatakan bahwa mereka telah melakukan 325 wawancara dengan para korban, saksi dan sumber-sumber lain, sambil meninjau lebih dari 8.000 dokumen.

“Penyelidik melihat rekaman drone dan materi audiovisual lainnya,” kata komisi itu.

Dikatakan bahwa pihaknya mendengar dari 15 kontributor dari pihak Israel, termasuk organisasi non-pemerintah, tetapi tidak mendapat kerjasama dari pemerintah penjajah Israel.

“Pihak berwenang Israel tidak menanggapi permintaan berulang kali oleh Komisi untuk informasi dan akses ke Israel dan ke Wilayah Pendudukan Palestina,” kata laporan itu.

Menanggapi temuan tersebut, Perdana Menteri penjajah Israel Benjamin Netanyahu mengecam dewan karena “membuat catatan baru untuk kemunafikan dan kebodohan, karena kebencian yang berlebihan pada penjajah Israel”.

Israel mengatakan tentaranya membela perbatasan negara itu dari upaya infiltrasi dengan kekerasan dan menuduh gerakan Hamas, yang menjalankan Gaza, menggunakan massa yang besar sebagai kedok untuk melakukan serangan.

“Israel tidak akan membiarkan Hamas menyerang kedaulatan Israel dan rakyatnya, dan akan mempertahankan hak membela diri,” kata Netanyahu.

Komisi PBB juga menyalahkan Hamas karena tidak mencegah penggunaan layang-layang pembakar – senjata berteknologi rendah dengan ekor menyala yang dirancang untuk menyalakan api – selama protes.

Tidak ada reaksi langsung dari Hamas. Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menyambut baik temuan tersebut.

“Temuan dan tuntutan untuk membuka penyelidikan segera oleh Israel, kekuatan pendudukan, merupakan langkah ke arah yang benar, namun tidak cukup untuk membangun akuntabilitas yang komprehensif,” kata Ahmad Shami, juru bicara perdana menteri Palestina.

“Komunitas internasional harus mengambil tanggung jawabnya dan memberikan perlindungan internasional bagi warga Palestina di setiap jengkal Palestina yang Diduduki.”

Panel PBB tersebut mengatakan bahwa mandatnya adalah untuk mengidentifikasi mereka yang diyakini bertanggung jawab atas pelanggaran, dan berencana untuk menyerahkan file rahasia dengan informasi tersebut kepada Michele Bachelet, kepala hak asasi manusia PBB, yang dapat menyerahkannya ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) ) dan otoritas nasional.

Share:

Comments

comments